PEKANBARU-Direktur Scale-Up, DR Rawa El Amady menyebut kebakaran hutan dan lahan di Riau saat ini ada aroma politik, perhelatan lima tahun, pemilihan presiden. Kebakaran ini bahkan, terkesan di sengaja. 

"Aroma asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sekarang ini berbau Pilpres. Ada unsur kesengajaan kondisi ini dimainkan untuk dagangan politik," kata Direktur Scale-Up, DR Rawa El Amady, Selasa (26/2/2019).

Aktivis lingkungan ini menyebutkan, bahwa 3 tahun berturut-turut Riau bisa mencegah kebakaran lahan tidak meluas dan tidak menimbulkan asap. Kebakaran selama 3 tahun memang tetap ada, hanya saja kondisinya bisa diantisipasi untuk dipadamkan bersama.

"Mari kita liat masa lalu. Tahun 2014 saat Pilpres, wilayah Riau paling parah terjadi kebakaran lahan hingga tahun 2015. Usai suasana Pilpres, Riau bisa mengatasinya selama 3 tahun berturut-turut dan itu luar biasa. Sekarang tahun politik 2019, tiba-tiba kebakaran begitu meluas dan semua pihak kalang kabut untuk memadamkannya," kata Rawa seperti yang dilaporkan detik.com.,

Karena itu, kata Rawa pihaknya mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengambil langkah tegas kepada jajaran Polri dan TNI di Riau. Jika kondisi kebakaran ini tidak ada pencopotan para pucuk pimpinan TNI/Polri di Riau, maka isu asap akan terus digoreng demi Pilpres.

"Kebakaran lahan di Riau selama ini unsur kesengajaan membuka lahan dengan cara dibakar. Tapi 3 tahun terakhir bisa diantisipasi, tapi menjelang Pilpres tiba-tiba api membara sampai menimbulkan asap tebal mengepung sejumlah kabupaten dan kota di Riau," kata Rawa.

Jika Presiden Jokowi tidak mengambil tindakan tegas, kata Rawa, maka isu kebakaran lahan dan asap ini menjadi mainan dalam Pilpres yang dianggap sebuah kegagalan di Riau. Saat ini baru 3 kabupaten yang dikepung asap imbas bekaran lahan yakni Rohil, Dumai dan Bengkalis. 

"Paling parah itu Bengkalis. Ini ada apa, kok menjelang Pilpres api begitu cepat meluas dan menghanguskan lahan di Riau. Presiden Jokowi harus tegas dalam hal ini," kata Rawa.

Ungkapan senada juga disampaikan, Direktur Walhi Riau, Riko Kurniawan. Menurutnya, kebakaran lahan di Riau saat ini juga berbau aroma Pilpres. Selain itu tidak komitnya para pihak dalam mengantisipasi kebakaran lahan. 

"Sejak awal tahun 2019, BMKG sudah ingatkan Riau akan memasuki musim kemarau panjang dan itu rawan kebakaran. Tahun-tahun sebelumnya bisa diantisipasi, kenapa menjelang Pilpres ini semua kecolongan," kata Riko.

Riko juga menduga, kebakaran lahan yang kini menimbulkan asap, tidak terlepas dari urusan di tahun politik. Selain itu, selama ini penegakan hukum soal kebakaran lahan selalu tidak pernah tuntas di Polda Riau.

"Kita sejak tahun 2013 sudah melaporkan sejumlah perusahaan membakar lahan. Tahun 2016, 2017 hingga 2018, juga sudah ada melaporkan perusahaan yang lahannya terbakar. Tapi semua itu mentah di Polda Riau," kata Riko.

Sepanjang penegakan hukum lingkungan tidak pernah ditanggapi serius oleh Polda Riau, kata Riko, maka kebakaran lahan akan terus terjadi. Kondisi di Kabupaten Bengkalis yang saat ini paling parah, juga diduga ada lahan perusahaan yang terbakar.

"Tapi Polda Riau sekarang ini lemah. Sebaiknya Presiden Jokowi segera menepati janjinya daerah mana terjadi kebakaran lahan dan berdampak pada kabut asap harus dicopot Kapoldanya, Komandan Koremnya sampai ke Polres dan Kodim," tegas Riko.(rdh)